Jakarta: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan sertifikat tanah milik Pimpinan Pusat Aisyiyah pada Jumat, 26 Januari 2024.
Sertifikat diterima langsung Ketua Umum Aisyiyah, Salmah Orbayinah.
Salmah mengatakan, tanah tersebut merupakan Hak Pakai peruntukan kantor Aisyiyah. Melalui penyerahan sertifikat itu, tanah tersebut secara resmi telah menjadi Hak Milik Pimpinan Pusat Aisyiyah.
Menurut Salmah, dengan perubahan status itu dapat meningkatkan posisi hukum atas tanah sehingga PP Aisyiyah bisa memberdayakan tanah tersebut lebih optimal.
"Atas nama Pimpinan Pusat Aisyiyah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Pak Wamen ini merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah sehingga tidak perlu diragukan lagi Kemuhammadiyahannya," kata Salmah, usai menerima sertifikat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Salmah juga menyampaikan bahwa sertifikat Aisyiyah ini diatasnamakan Muhammadiyah sebagaimana aturan organisasi. Dia juga mengatakan terdapat bidang tanah lainnya peruntukan sosial keagamaan.
"Penyerahan ini meningkatkan nilai filantropi Aisyiyah untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Di atas tanah ini kami sedang renovasi gedung. Kami harapkan nantinya semakin meneguhkan Dakwah Islam berkemajuan," sambung Salmah.
Sementara itu, Wamen Raja Antoni mengatakan, penyerahan sertifikat merupakan perintah Presiden Jokowi supaya tanah Aisyiyah dan tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga, mendapatkan kepastian hukum dan nilai tambah.
"Kami memastikan tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah, yang di dalamnya ada Aisyiyah ini berjalan dengan cepat karena merupakan perintah Presiden untuk Persyarikatan Muhammadiyah," sambung Raja Antoni.
Raja Antoni juga mengajak Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk secara ramai-ramai menyertifikasi tanah supaya seluruh bidang tanah baik yang dibeli maupun yang diwakafkan bisa beralih nama ke Muhammadiyah.
"Muhammadiyah milik kita, mari kita sama-sama jaga tanah Muhammadiyah melalui sertifikasi tanah," Kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ini.
Jakarta: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan sertifikat tanah milik Pimpinan Pusat Aisyiyah pada Jumat, 26 Januari 2024.
Sertifikat diterima langsung Ketua Umum Aisyiyah, Salmah Orbayinah.
Salmah mengatakan, tanah tersebut merupakan Hak Pakai peruntukan kantor Aisyiyah. Melalui penyerahan sertifikat itu, tanah tersebut secara resmi telah menjadi Hak Milik Pimpinan Pusat Aisyiyah.
Menurut Salmah, dengan perubahan status itu dapat meningkatkan posisi hukum atas tanah sehingga PP Aisyiyah bisa memberdayakan tanah tersebut lebih optimal.
"Atas nama Pimpinan Pusat Aisyiyah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Pak Wamen ini merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah sehingga tidak perlu diragukan lagi Kemuhammadiyahannya," kata Salmah, usai menerima sertifikat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Salmah juga menyampaikan bahwa sertifikat Aisyiyah ini diatasnamakan Muhammadiyah sebagaimana aturan organisasi. Dia juga mengatakan terdapat bidang tanah lainnya peruntukan sosial keagamaan.
"Penyerahan ini meningkatkan nilai filantropi Aisyiyah untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Di atas tanah ini kami sedang renovasi gedung. Kami harapkan nantinya semakin meneguhkan Dakwah Islam berkemajuan," sambung Salmah.
Sementara itu, Wamen Raja Antoni mengatakan, penyerahan sertifikat merupakan perintah Presiden Jokowi supaya tanah Aisyiyah dan tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga, mendapatkan kepastian hukum dan nilai tambah.
"Kami memastikan tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah, yang di dalamnya ada Aisyiyah ini berjalan dengan cepat karena merupakan perintah Presiden untuk Persyarikatan Muhammadiyah," sambung Raja Antoni.
Raja Antoni juga mengajak Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk secara ramai-ramai menyertifikasi tanah supaya seluruh bidang tanah baik yang dibeli maupun yang diwakafkan bisa beralih nama ke Muhammadiyah.
"Muhammadiyah milik kita, mari kita sama-sama jaga tanah Muhammadiyah melalui sertifikasi tanah," Kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
